Senin, 11 November 2024

Polri merekrut ratusan anggota dengan latar belakang Pendidikan santri pada kepangkatan Tamtama, Bintara hingga Perwira Akademi Kepolisian (Akpol). 265 Orang santri tersebut direkrut pada 2021 hingga 2024, atau sejak awal kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Rekrutmen anggota Polri dari Tahun Anggaran 2021 hingga 2024 berlatar belakang santri sejumlah 265 orang," dikutip dari data Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri, Senin (11/11/2024).

Sebanyak 84 anggota berlatar belakang santri direkrut pada 2021 dengan rincian 83 bintara dan 1 tamtama. Kemudian 55 santri direkrut pada 2022, di mana seluruhnya untuk kepangkatan bintara.

Selanjutnya Polri merekrut 74 santri pada 2023. Rinciannya, 61 santri lolos seleksi bintara an 13 sisanya lolos seleksi tamtama.

Dan tahun ini Polri merekrut 52 anggota dari pondok pesantren, di mana salah satunya lolos seleksi Akpol, 49 santri bintara dan 2 santri tamtama.

"Setiap tahun Polri memberikan kesempatan yang sama bagi putra putri lulusan pondok pesantren untuk masuk baik perwira, bintara dan tamtama Polri," kata Asisten Kapolri bidang SDM (As SDM Kapolri) Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (1/8/2023).

 


Jakarta. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mendukung penuh Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dengan membuat program bernama 'Beyond Trust Presisi TW IV'. 

Program ini bertujuan mewujudkan 8 misi asta cita beserta 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat.

"Terkait dengan evaluasi kinerja Polri di bidang Harkamtibmas, dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri, mohon izin kami memiliki program dengan nama Beyond Trust Presisi yang terus kita lakukan evaluasi di bawah pengawasan atau pun pengendali Posko Presisi," ujar Kapolri di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/11/24). 

Adapun utamanya program ini membantu Presiden Prabowo mewujudkan 8 misi Asta Cita. "Tujuan dari Beyond Trust Presisi ini adalah tentunya pertama bagaimana kemudian kita bisa mewujudkan 8 misi Asta Cita, 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat, yang terdiri dari 4 kebijakan, 7 program, dan 23 kegiatan," jelas Kapolri. 

Kapolri juga memastikan akan terus melakukan evaluasi di internal dan eksternal Polri. Ia menegaskan akan menindak siapa pun yang melakukan pelanggaran di Polri tanpa pandang bulu.

"Kami terus melakukan evaluasi, baik evaluasi internal maupun evaluasi eksternal, dalam hal ini (melalui) lembaga survei, sehingga kemudian terhadap kekurangan-kekurangan yang kita miliki, kita bisa terus melaksanakan perbaikan," tegas Kapolri.

"Termasuk juga memfungsikan fungsi-fungsi yang terkait dengan penegakan etik di internal apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang masih kita temukan," lanjut Kapolri.

 


Tanah Laut – Tim Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum (Sosluhkum) dari Bidang Hukum (Bidkum) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada anggota Polres Tanah Laut (Tala) , Senin (11/11). 

Kegiatan yang bertempat di Joglo Wicaksana Legawa Polres Tala ini dipimpin oleh Ketua Tim Sosluhkum, AKP Rini Indah Suryanti, S.E., S.H., M.H., dan dihadiri oleh Kasi Hukum Polres Tala, serta seluruh perwakilan dari Bagian (Bag), Satuan (Sat), Seksi (Si), dan Polsek jajaran Polres Tala.

Materi utama yang disampaikan dalam kegiatan tersebut mencakup penjelasan tentang mekanisme praperadilan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi personel dalam pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. 

Dengan sosialisasi ini, diharapkan para personel Polres Tala memiliki pemahaman yang mendalam terkait peraturan hukum dan tata cara yang berlaku dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pengamanan Pilkada secara profesional dan sesuai prosedur hukum.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program berkelanjutan Bidkum Polda Kalsel untuk meningkatkan wawasan hukum dan profesionalisme personel kepolisian dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Statistik Pembaca